Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) terhadap 1.989 responden di seluruh Indonesia pada tanggal 15 Juni sampai 20 Juni 2009, menunjukkan, distribusi pemilih muslim pada pasangan SBY-Boediono justru menurun sampai empat persen. Sedangkan pasangan JK-Wiranto meraup kenaikan sebesar dua persen dari pemilih muslim.

Pada survei serupa yang dilakukan pada bulan Mei lalu, distribusi pemilih muslim pada pasangan SBY-Boediono masih berada pada posisi 71 persen. Sementara pada survei bulan Juni angka keterpilihan SBY-Boediono dari pemilih muslim anjlok di angka 67 persen.

Adapun JK-Wiranto mendapat limpahan suara dua persen dari pemilih muslim. Semula JK-Wiranto hanya dipilih tujuh persen pemilih muslim pada bulan Mei, namun di bulan Juni JK-Wiranto dipilih sembilan persen pemilih muslim.

Selain SBY-Boediono, pasangan Megawati-Prabowo juga mulai ditinggalkan pemilih muslim. Distribusi pemilih muslim terhadap Mega-Prabowo terkoreksi satu persen dari 16 persen pada bulan Mei menjadi 15 persen pada bulan Juni.

Non Muslim ke SBY
Terkait pemilih non muslim, distribusi pilihan mereka mulai beralih kepada pasangan SBY-Boediono. Pasangan nomor urut dua tersebut mendapatkan limpahan suara pemilih non muslim sebesar 18 persen.

Pada bulan Mei, pemilih non muslim yang memberikan suara kepada SBY-Boediono hanya sebesar 47 persen. Namun pada bulan Juni naik menjadi 65 persen.

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional pasangan JK-Wiranto, Indra Jaya Pilliang, menilai, kenaikan elektabilitas JK-Wiranto semakin menumbuhkan rasa optimisme mereka untuk meraih hasil optimal dalam pilpres.

Indra mengaku bersyukur kenaikan elektabilitas JK-Wiranto didasarkan pada indikasi-indikasi keberhasilan kampanye dan meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada JK-Wiranto.

“Kami tidak menjual citra sebagai pihak yang dizalimi, padahal faktanya sekarang Pak JK sudah tidak lagi diajak mendiskusikan masalah-masalah negara dan sidang kabinet. Padahal dia kan masih wakil presiden,” papar Indra. (rep)

Ia mengatakan hal itu di hadapan sekira 2.500 pelajar NU saat menutup rangkaian penyelenggaraan Kongres IPNU dan IPPNU di Pesantren Al Hikmah 2, Brebes, Jawa Tengah, Selasa (23/6) sore tadi.

Karena itu, Kalla mengatakan bahwa dirinya memahami betul NU, juga nilai dan norma yang ditaati kalangan nahdliyin. “…tahu apa yang boleh atau tidak boleh (baca: nilai-nilai ke-Islam-an) bagi NU,” ujarnya.

Wapres yang bertolak dari Jakarta, Cirebon (Jawa Barat) dan langsung menuju Brebes melalui jalur darat. Bukan perjalanan yang singkat, katanya. Namun, hal itu dilakukannya sebagai wujud kecintaan pada IPNU, dan NU pada umumnya.

Sebelumnya, Kalla salah ucap menyebut forum para pelajar NU tersebut dengan istilah “muktamar”, bukan “kongres”. Sebagian peserta kemudian memrotesnya. Namun, ia justru berkilah. “Muktamar biasanya (terdengar) lebih Islami. Sama saja,” katanya disambut tawa para hadirin.

Tak hanya dikenal orang NU, ia juga masih tercatat sebagai Mustasyar Pengurus Wilayah NU Jateng. Kini, ia menjajal keberuntungan dengan menjadi calon presiden dalam Pemilu Presiden pada 8 Juli nanti. (rif)

Khofifah menjelaskan, rintisan untuk menjadikan Koperasi Annisa sebagai perusahaan induk telah dimulai. Di antaranya adalah didirikannya 17 outlet pemasaran sektor agro. Koperasi Annisa sendiri telah memiliki 131 cabang di seluruh Indonesia.

Muslimat NU yang memiliki sekira 15 juta anggota itu juga telah memiliki lembaga Pusat Kegiatan Belajar Mengajar berbentuk majelis taklim. Sebanyak 29 majelis taklim merupakan majelis taklim yang berbasis wirausaha/simpan-pinjam.

Perusahaan induk adalah perusahaan yang menjadi perusahaan utama yang membawahi beberapa perusahaan yang tergabung ke dalam satu grup perusahaan. Melalui pengelompokan perusahaan ke dalam induk perusahaan, dimungkinkan terjadinya peningkatan atau penciptaan nilai pasar perusahaan (market value creation).

Program pendirian koperasi Annisa sebagai perusahaan induk itu merupakan amanat Kongres Muslimat NU di Batam, Kepulauan Riau, pada 2006 silam. Program tersebut dirumuskan dalam master plan Muslimat NU hingga 2026 dan diselaraskan dengan pembangunan nasional melalui rencana program jangka menengah maupun rencana program jangka panjang.

Organisasi ibu-ibu NU itu juga memiliki sejumlah lembaga untuk pemberdayaan perempuan yang telah berbadan hukum. Di antaranya, 13.568 taman pendidikan Al Quran; lebih dari 9.800 taman kanak-kanak/raudlatul atfal; 4657 playgroup; 3.800 majelis taklim; 1003 panti asuhan; 58 badan kesehatan ibu dan anak/rumah bersalin/rumah sakit; 11 balai latihan kerja dan 146 kantor bimbingan ibadah haji. (rif)

Menjadi pemilih yang cerdas, menurut Khofifah, harus mengetahui pilihan capres-cawapres yang memiliki kepedulian terhadap NU, khususnya pada anggota Muslimat. “Kalau mereka cerdas, tentu tahu siapa (capres-cawapres) yang punya komitmen untuk ‘menyapa’ (baca: memperjuangkan kepentingan) Muslimat, ‘menyapa’ NU, ‘menyapa’ umat,” katanya.

Rakernas yang digelar sejak 28 Mei lalu itu ditutup dengan sejumlah poin rekomendasi. Salah satu di antaranya berkaitan dengan momentum Pilpres yang dirumuskan melalui Komisi Bahsul Masail. Disebutkan, salah satunya, menggunakan hak pilih adalah kewajiban anggota Muslimat NU sebagai warga negara.

“Bagi Muslimat, memilih pemimpin adalah wajib. Itu perintah Al-Qur’an,” terang Mursyidah Thahir, Ketua Komisi Bahsul Masail.

Meski demikian, anggota Muslimat diminta memilih capres-cawapres yang sesuai kriteria yang telah ditetapkan dalam Rakernas itu. “Kriteria-kriteria itu adalah ukuran ideal. Kalau tidak ada pilihan yang dinilai ideal, maka pilihlah yang paling sedikit madlorot-nya (nilai buruknya),” jelas pengajar pada Institut Ilmu Al-Qur’an, Jakarta, itu.

Keputusan Bahsul Masail tersebut, kata Mursyidah, hanya mengikat bagi seluruh anggota Muslimat NU, tidak pada masyarakat umum. Karenanya, ia berharap 15 juta warga Muslimat se-Indonesia dapat mematuhi keputusan organisasi tersebut.

Muslimat NU, melalui Rakernas itu, memutuskan sejumlah kriteria pemimpin ideal bagi bangsa Indonesia. Antara lain, dinyatakan bahwa seorang pemimpin harus bisa bertindak cepat dan tegas dalam menyelesaikan masalah bangsa, amanah (terpercaya), tabligh (mampu berkomunikasi dengan baik), siddiq (jujur) dan zuhud (tidak memperkaya diri sendiri).

Selain itu, seorang pemimpin harus sehat jasmani dan rohani, cerdas, beriman, bertakwa, berakhlak, bertanggung jawab, memiliki kompetensi, dan berani menegakkan kebenaran dan memerangi kejahatan (amar ma’ruf nahi munkar). (rif)

Ketua Komisi Bahsul Masail pada Rakernas itu, Mursyidah Thahir, mengatakan, pemimpin yang mampu bertindak cepat dan tegas merupakan kriteria yang dipersyaratkan pada konsep kepemimpinan dalam Islam. Hal itu pun telah diterapkan Rasulullah Muhammad.

Mursyidah menolak anggapan bahwa perilaku cepat itu sama dengan tindakan terburu-buru yang identik dengan perilaku setan. “(kutipan ayat Al Quran) fastabikul khoirot (makna harafiah: berlomba-lomba dalam kebajikan) itu berarti bergegas, tidak boleh menunda untuk suatu kebaikan,” ujarnya.

Seperti diperintahkan Rasul, papar Mursyidah, sesuatu yang harus dikerjakan secara cepat dan tegas, di antaranya, mengurus jenazah, mengobati orang yang sakit, membayar utang, dan lain-lain. “Membayar utang harus cepat, tidak bolah ditunda-tunda,” tandasnya.

Demikian pula dengan kewajiban seorang pemimpin yang harus secepatnya melunasi jika negaranya punya utang luar negeri. “Indonesia kan punya utang luar negeri banyak yang mencapai Rp 1.500 triliun dan belum terbayar. Itu harus secepatnya dibayar,” jelasnya.

“Masalah kemiskinan, kemanusiaan, dan lain-lain, juga harus diselesaikan dengan cepat. Atau, juga setiap masalah yang menumpuk, harus cepat dibereskan, tidak boleh ditunda-tunda, jangan sampai dibiarkan terus menumpuk,” imbuh pengajar pada Institut Ilmu Al Quran, Jakarta, itu

Ia juga membantah bahwa kriteria “cepat dan tegas” tersebut diarahkan pada salah satu pasangan capres-cawapres yang akan berlaga dalam Pemilu Presiden pada 8 Juli nanti.

“Tidak. Itu (kemampuan bertindak cepat dan tegas) adalah salah satu keunggulan yang harus dimiliki oleh semua pemimpin jika ingin menyelesaikan masalah bangsanya,” tegasnya.

Kriteria lain yang dihasilkan dalam bahsul masail itu disebutkan bahwa seorang pemimpin harus amanat (terpercaya), tablig (mampu berkomunikasi dengan baik), siddiq (jujur), zuhud (tidak memperkaya diri sendiri), sehat jasmani dan rohani, cerdas, beriman, bertakwa, berakhlak, bertanggung jawab, memiliki kompetensi, dan berani menegakkan kebenaran dan memerangi kejahatan (amar ma’ruf nahi munkar). (rif)

“PKNU akan dipertahankan, karena kita ada di DPRD di setiap propinsi. Perolehan kursi DPRD kita jumlahnya sudah 225. Ini eksis di bawah, meskipun tidak ada di Senayan,” kata Ketua Umum PKNU Khoirul Anam kepada NU Online seusai bertemu dengan KH Hasyim Muzadi di gedung PBNU, Senin (26/5).

Upaya penggabungan tersebut dinilainya sulit diwujudkan karena ada berbagai hal yang akan dipersoalkan dan timbulnya keruwetan diantara partai-partai yang akan bergabung. Perpecahan dalam partai NU menurutnya lebih kecil dibandingkan dengan partai lain seperti PBB atau merupakan transformasi dari Masyumi dengan lambang bulan bintang dan PNI yang saat ini juga sudah sangat banyak yang semuanya juga menggunakan simbol banteng.

“Kalau di NU kan hanya ada PKB dan PKNU, yang penting bagaimana caranya eksis dan meraup suara NU yang begitu besar dan ada di mana-mana,” terangnya.

Meskipun terpecah, Cak Anam berpendapat, jika digarap dengan serius, potensi suara berbasis Nahdliyyin masih sangat tinggi. “Kalau kita pakai patokan pemilu 1971 kan NU dapat 18 persen, kalau ini bisa diambil kembali kan bagus, belum lagi yang lain, warga NU kan terus bertambah jumlahnya,” tegasnya.

Anam berpendapat pemilu 2009 yang merupakan pemilu terburuk setelah reformasi ini tidak bisa menjadi ukuran perolehan suara. Ia menunjukkan selisih antara pemilih terdaftar sebanyak 171 juta yang kemudian secara tiba-tiba jumlahnya berubah menjadi 175 juta yang berpotensi merugikan perolehan suara PKNU.

Ia juga mencontohkan, di satu kabupaten dengan perolehan suara yang signifikan berdasarkan dokumentasi yang diperoleh dari formulir C1, ternyata di tingkat kabupaten suaranya menjadi nol karena tidak ada saksi. “Jadi pemilu kali ini tidak bisa jadi ukuran, ini pemilu paling buruk dan kita tidak percaya,” tegasnya.

Meskipun tidak ada hubungan formal antara NU dan PKNU, Anam meyakinkan PKNU akan mampu menjadi saluran politik warga NU karena adanya sinergi kultural. “Kalau PKNU kan jelas, kiai aksesnya jelas ke NU, meskipun secara organisasi tidak ada hubungan, sinergi kultural dan ideologisnya sama, tetapi tidak dalam bentuk formal,” terangnya. (mkf)

Pernyataan ini disampaikan Mbah Dur usai menerima silaturahmi JK-Win di Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, yang dipimpinnya, Selasa (19/5).

Lebih lanjut Mbah Dur menjelaskan, PKNU menjadi penyokong pasangan itu dalam Pemilu Presiden pada tanggal 8 Juli 2009 karena di antara para kandidat, hanya JK yang merupakan warga Nahdlatul Ulama.

“Jelas, kami sudah koalisi dengan JK-Win. massa PKNU akan diarahkan untuk memilih JK-Win. Karena Jika JK-Win memenangi pilpres, katanya, posisi menteri agama dalam kabinet mereka dipastikan figur yang berasal dari NU,” tandasnya.

Namun Mbah Dur enggan menjawab saat ditanya soal kemungkinan warga NU akan memilih JK-Win dalam pilpres mendatang. Termasuk para santrinya pun tampak tidak diwajibkan mengikuti pilihan ini.

“Itu jurusannya pengurus NU, kalau warga PKNU mesti ke sana, karena partainya juga ke sana, kalau para santri beda lagi jalurnya,” katanya dalam Bahasa Jawa. (SM)

« Kembali ke arsip Warta | Print

Komentar:
ken menulis:
API…..jangan sampai hilang salafiayah mu……… As’ad Noor Cholis, B.A. S.Pd.I menulis:
Salah satu Capres dan Cawapres 2009 yang orang NU adalah JK. Namun Khidmad tehadap NU seberapa ? Sebenarnya yang yang sangat krusial untuk NU adalah KHIDMAHNYA. mahfudin menulis:
aku bersyukur kl mbah dur mau dukung jk-win,wl aku bkn org pknu,golkar/hanura,aku kan dukung jk-win koq,tertarik ama misinya,”lbh cpt,lbh baik’

Posisi tiga besar dari sembilan parpol tersebut adalah Demokrat dengan 21.703.137 suara atau 20,85 persen (148 kursi), Golkar dengan 15.037.757 suara atau 14,45 persen (108 kursi), dan PDIP dengan 14.600.091 suara atau 14,03 persen (93 kursi).

Setelah itu, posisi keempat hingga keenam adalah PKS dengan 8.206.955 suara atau 7,88 persen, PAN dengan 6.254.580 suara atau 6,01 persen, dan PPP dengan 5.533.214 suara atau 5,32 persen.

Selanjutnya, posisi ketujuh hingga kesembilan adalah PKB dengan 5.146.122 atau 4,94 persen, Gerindra dengan 4.646.406 suara atau 4,46 persen, dan terakhir Hanura dengan 3.922.870 suara atau 3,77 persen.

Sesuai dengan Pasal 202 UU 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif, parpol peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan sekurang-kurangnya 2,5 persen dari jumlah suara sah secara nasional dapat diikutkan dalam penentuan perolehan kursi.

Selain penetapan hasil pemilu yang dilakukan malam ini, KPU juga mengagendakan untuk mengumumkan hasil perolehan kursi perserta jumlah suara sah yang merupakan bagian persyaratan untuk dapat mengajukan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada pemilu 2009.

Pasal 9 UU 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menyebutkan, pasangan calon diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR . Sedangkan waktu pendaftaran capres dan cawapres mulai dibuka dari tanggal 10 Mei hingga 19 Mei 2009. (ant/mad)

Dalam kesempatan itu, Choirul Anam menyampaikan beberapa hal terkait Pemilu Legislatif (Pileg) lalu dan menjelang Pemilu Presiden (Pilpres) pada Juli mendatang. Salah satu di antaranya adalah masalah dugaan rekayasa Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pileg.

Ia mengatakan, kasus tersebut telah mencederai demokrasi. “Pemilu legislatif lalu itu tak bisa dipercaya hasilnya,” kata Anam di hadapan Ketua Umum PBNU, KH Hasyim Muzadi, dan sejumlah petinggi PBNU lainnya.

Menurut dia, salah satu penyebab rusaknya suara PKNU adalah ‘permainan’ DPT. Akibatnya, banyak pemilih PKNU yang tak menggunakan hak pilih. “Jadi, banyak nama pemilih yang orangnya enggak ada, fiktif semua,” jelasnya.

Masalah seperti itu, kata dia, sebenarnya telah diketahui jauh hari sebelum Pileg berlangsung, yaitu saat Pemilihan Kepala Daerah Jatim pada akhir 2008 lalu. “DPT Pilkada Jatim yang dengan DPT Pileg itu, sama. Sebenarnya, gubernur Jatim itu, ya Khofifah,” tandasnya.

Pihaknya, imbuh dia, cukup memiliki bukti-bukti kecurangan dalam penghitungan suara, terutama soal penggelembungan suara yang terjadi merata di semua daerah. “Kami punya data-datanya,” ungkapnya.

Pada bagian lain, Anam juga menyatakan komitmen partainya terhadap NU. Apalagi PKNU merupakan partai politik yang dihuni kiai sepuh NU. “Kalau komitmen PKNU ke NU, sudah jelas. Bahwa PKNU adalah partainya orang NU,” katanya. (rif)